DPRD Jember Dorong Bupati Hendy Untuk Melecut OPD yang Lemah Serap Anggaran

DPRD Jember Dorong Bupati Hendy Untuk Melecut OPD yang Lemah Serap Anggaran

jareku.id

Wakil Ketua DPRD Jember, Dedy Dwi Setyawan mendorong Bupati Hendy Siswanto agar melecut pejabat OPD yang Lemah dalam menyerap anggaran. “Bupati kan sudah mempredlliksi bisa serap anggaran sampai 90 prosen ya kita doronglah,” katanya, Rabu (20 Oktober 2021).

Seusaii beri pengarahan pada acara turba pimpinan Partai Nasdem Jember di sekretariat Cabang Bangsalsari, Dedy mengatakan bahwa pihaknya hanya sebatas menyemangati dan mendorong eksekutif agar program pembangunan berjalan maksimal. Agar tidak mengulang pada era sebelumnya yang lemah menyerap anggaran di masing masing OPD (Organisasi Prangkat Daerah).

Pada kesempatan terpisah sebelumnya Bupati Hendy Siswanto optimis penyerapan anggaran di OPD akan mencapai lebih 90 persen hingga tutup tahun anggaran 2021, yang kurang dari dua bulan.

Pada tahap triwulan III pagu anggaran APBD 2021 sebesar Rp 4,4 triliun, serapan anggarannya baru sekitar 40 persen. Bupati masih menyatakan optimis dan akan mendorong OPD bergerak lebih cepat.

Wakil Ketua DPRD Jember, Dedy Dwi Setyawan sedang cengkerama dengan Ketua DPD Nasdem, Haji Marsuki, serta mantan anggota dewan, Wakik.

“Kita optimis menyerap APBD 2021 sebesar 90 persen, bahkan lebih,” ungkap Haji Hendy, usai mengikuti rapat Paripurna DPRD. Kala itu Bupati beri jawaban atas Pandangan Umum Fraksi, di Gedung DPRD Jember, Senin (11 Oktober 2021).

Bupati Hendy mengaku akan melakukan koordinasi dan pengawasan yang ketat, agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Menurutnya, ia akan terus “menggenjot” penyerapan anggaran di lingkungan OPD.

“Meski demikian, setiap pekerjaan yang menyangkut proses lelang, tetap akan kita laksanakan secara prosedur, dengan melalui proses perencanaan yang matang,” lanjutnya.

Pada sidang semua fraksi DPRD Jember menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran di OPD. Mereka mengkhawatirkan APBD Kabupaten Jember Tahun 2021, kembali menorehkan SILPA (Sisa Lebih Penbiayaan Anggaran).

Dan ini berarti Kabupaten Jember akan kembali mendapat penilaian Opini Tidak Wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait hal ini, Bupati Jember akan berupaya keras agar anggaran tahun 2021 ini, Jember sudah bisa meraih penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.

Karena itu, Bupati mengaku sudah menindaklanjuti saran dan masukan dari anggota dewan, diantaranya melakukan langkah yang terukur melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

“Melalui BPKAD, kami akan melakukan upaya-upaya fasilitasi baik menyangkut teknis maupun administrasi, sekaligus melakukan monitoring secara ketat oleh Inspektorat selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintahan),” ujar Bupati Hendy.

Memperhatikan saran terkait menurunnya pendapatan daerah, Bupati mengaku sudah melakukan efisiensi pada belanja operasional dan belanja tak terduga untuk menambah belanja modal.

Hal ini, menurutnya agar tidak terjadi SILPA yang besar, karena waktu yang sangat singkat, yakni hanya 2 bulan untuk “menghabiskan” anggaran. Bupati telah memerintahkan seluruh OPD untuk merealisasikan belanja sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan. “Seperti halnya untuk peningkatkan pelayanan, kami telah menerbitan peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang 100 persen kepada Dinas PTSP, terkait penerbitan proses perijinan maupun non perijinan,” jelasnya. /// Ghani

Headline