DUGAAN PUNGUTAN LIAR PTSL Jember, Oknum Siapa Berkhianat, Wabup Gus Firjaun: Usut Tuntas

DUGAAN PUNGUTAN LIAR PTSL Jember, Oknum Siapa Berkhianat, Wabup Gus Firjaun: Usut Tuntas

jareku.id

Hingga hari ini warga Kecamatan Gumukmas terusik. Oleh munculnya kabar pungli (pungutan liar) yang dilakukan “pengkhianat” program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Program populis pemerintah ini sangat sayang jika dikhianati oknum oknum yang sengaja untuk kepentingan pribadi,” papar tokoh masyarakat Desa Menampu, Rabu (20 Oktober 2021).

Sebagaimana diketahui dugaan pungli PTSL ini banyak dikabarkan media sosial. Akibatnya mengail perhatian serius Wakil Bupati Jember, Gus Firjaun turun langsung ke lokasi. Gus Firjaun minta pungli para oknum ini dihentikan. Serta aparat penegak hukum harus mengusutnya sampai tuntas.

Merebaknya dugaan pungutan liar Program PTSL ini dilakukan oknum pemerintahan Desa Menampu dan Kepanjen Kecamatan Gumukmas. Namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember melalui Kasubag TU Mardi Siswoyo, menyangkal secara halus melalui jurnalis jempolindo.id, Selasa (19 Oktober 2021).

Kabarnya, korban pungli PTSL di Desa Menampu 50 warga dan Desa Kepanjen 200 orang. Merelka lapor ke posko pungli PTSL.

Menurut penjelasan Mardi Siswoyo, program PTSL itu merupakan program sertifikasi tanah yang ada di seluruh indonesia. Dimulai sejak tahun 2017 dan akan berakhir tahun 2024, sesuai dengan roadmap Presiden RI Joko Widodo. “Mengenai dana yang digunakan untuk program PTSL, bersumber dari dana APBN,” tegasnya.

Sedangkan yang menjadi kewajiban para peserta PTSL, diantaranya penyediaan patok, materai, pengisian blanko, operasional para pokmas dan biaya lain lain yang harus ditanggung peserta PTSL. Jumlahnya berkisar antara 150 ribu hingga 400 ribu.

“Itupun kami dari pertanahan, tidak sampai masuk mengenai nominal jumlahnya, silahkan bersepakat antara pokmas, masyarakat dan pemerintahan desa, yang dikukuhkan dalam peraturan desa tentang PTSL,” tandasnya.

Program PTSL di Jember, kata Mardi sudah mencapai sekitar 35% atau sekitar 420.000 bidang. Tahapan pelaksanaannya selalu dimulai dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Mengenai dugaan pungli yang dilakukan oknum, kata Mardi harus di selesaikan dulu, agar program PTSL berjalan sukses dan lancar.

Di tanya soal adanya oknum BPN yang melakukan pungutan uang kepada Kepala Desa hingga sebesar 3 sampai 5 juta, Mardi Siswoyo mengaku tidak mengetahui. “Saya tidak tahu kalau itu,” jawabnya singkat.

Jika memang ada, kata Mardi harus dibuktikan, atau paling tidak dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.

Mardi menambahkan, bahwa persaratan PTSL sebenarnya sangat sederhana, tetapi diakuinya seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Informasi yang terhimpun, terdapat pernyataan salah satu Kepala Desa di wilayah Gumukmas yang mengaku untuk kelancaran PTSL, biasanya memberi jatah kepada oknum BPN Jember. Kalau tidak bayar sertifikasi tersebut akan tersendat./// Ghani.

Wabup Jember Gus Firjaun
Headline