Tambang dan Tambak di Sempadan Paseban LANGGAR REGULASI, Wabup Gus Firjaun Tampung Aspirasi

Tambang dan Tambak di Sempadan Paseban LANGGAR REGULASI, Wabup Gus Firjaun Tampung Aspirasi

jareku.id

REAKSI penolakan tambang dan tambak di pinggir pantai laut selatan Jember kembali mencuat. Selasa (12 Oktober 2021) sejumlah mahasiswa aktifis GMNI Jember dan masyarakat unjukrasa di depan kantor Pemkab.

Unjukrasa menolak tambang dan tambak di kawasan pesisir ini sudah yang kesekian kali dilakukan. Berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa juga pernah melakukan penolakan serupa.

Terhadap pengunjukrasa itu KH MB Firjaun Barlaman, Wabup Jember, menemui mereka dan menampung semua aspirasinya. Perwakilan mahasiswa dan masyarakat menolak adanya pertambangan dan pertambakan di pesisir pantai Paseban Kencong. Wabup mengatakan tidak akan merekomendasi kegiatan tersebut. Apalagi diketahui pertambangan pasir Paseban membuat masyarakat masyarakat setempat tidak kondusif.

Haji Hendy Bupati Jember paling getol mewujudkan potensi ekonomi pesisir laut selatan.

“Kita siap menampung aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait masalah tambang dan tambak di pesisir Paseban. Kita akan tampung dan melakukan kajian terkait perijinan tambang dan tambak yang sudah terbit di Paseban,” ungkap Gus Firjaun di aula Pemkab Jember.

Wabup Gus Firjaun menegaskan, mengingat pertambangan dan pertambakan di sempadan pantai dilarang oleh regulasi. Jika ada aktivitas pertambangan di pesisir Paseban laporkan ke saya. Saya berkeinginan menata potensi pesisir selatan agar optimal,” katanya.

Dijlentrehkan, Bupati Jember dan tim lengkap sempat melakukan kunjungan, memantau pertambakan di pesisir Kepanjen kecamatan Gumukmas. “Kita memberi batas waktu ke petambak hingga selesai panen, setelah panen tidak melakukan aktivitas sebelum memenuhi persyaratan yang berlaku. Terkait perizinan tambang PT Agtika Dwi Sejahtera (ADS), izin tersebut terbit di tahun sebelum saya menjabat Wabup. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa, kok tiba tiba mereka memiliki izin operasional,” pungkas Wabup.

Berdasar data terhimpun, penolak tambang pasir dan tambak di pesisir Paseban meminta Bupati Jember berkirim surat ke Kementerian ESDM RI untuk melakukan peninjauan kembali dan membatalkan Izin Usaha Produksi (IUP) milik PT ADS. Penolak tambang dan tambak Paseban yang mengatasnamakan GMNI Jember ini juga menolak aktivitas tambak di pesisir pantai Paseban, sebab berpotensi merusak lingkungan. /// Ghani

Headline