Temuan Beras Bansos Berkutu, Ketua DPD :  Kembalikan Saja Kalau Tidak Layak Konsumsi

Temuan Beras Bansos Berkutu, Ketua DPD : Kembalikan Saja Kalau Tidak Layak Konsumsi

SURABAYA – jareku.id Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pihak terkait melakukan quality control sebelum mendistribusikan beras untuk bantuan sosial (bansos). La Nyalla menyampaikan langsung dalam siaran persnya, Kamis (5 Agustus 2021), menyusul penemuan beras bansos yang berkutu.

LaNyalla juga meminta masyarakat mengembalikan beras bantuan sosial (bansos) yang mereka terima jika berkutu dan kuning. Selain itu, Ia ingin Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam hal ini

“Kembalikan saja kalau beras bansos yang diterima tidak layak konsumsi. Segera minta ganti dengan yang kualitasnya lebih bagus. Saya kira Kemensos dan Bulog akan meresponnya dengan baik,” ujar LaNyalla di sela masa reses di Jawa Timur.

Beras yang dipenuhi kutu ini dijumpai Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, di Kabupaten Bangkalan, Madura. Beras-beras tersebut adalah bansos dari Kementerian Sosial dalam paket lima kilogram.

Hal yang sama juga terjadi Kabupaten Jembrana, Bali. Puluhan kilogram beras bansos di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Kemensos RI berwarna kekuningan.

“Pembagian beras bansos berkutu ini sudah berkali-kali terjadi. Saya anggap aneh, mengapa masih saja berulang dan tidak belajar pada kejadian yang sebelum-sebelumnya. Artinya pemeriksaan produk dan quality controlnya tidak berjalan,” lanjutnya.

Baca Juga : PPKM Mikro, Bupati Hendy Pasang Bendera Merah pada Rumah Warga Terpapar COVID-19

Sudah Mengingatkan Kemensos dan Bulog

Sejak awal ketika pemberian bansos beras, sebenarnya LaNyalla sudah mengingatkan Kemensos dan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait kualitas beras. Ia meminta pemeriksaan terhadap beras bansos yang akan didistribusikan harus lebih teliti.

“Makanya saya pernah bilang perlu ada tim monitoring dan evaluasi. Selain menjaga kualitas beras, juga mengevaluasi proses distribusi dan memecahkan masalah di lapangan,” ujar dia.

LaNyalla juga menyinggung kemungkinan kasus serupa terjadi di daerah lain. Pemerintah daerah dan Bulog di wilayah perlu untuk mengecek kembali stok-stok beras di gudangnya masing-masing.

“Tidak semua bansos dari pemerintah kualitasnya jelek, tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya kontrol kualitas secara rutin. Biasanya kualitas beras juga bergantung pada penyimpanan di gudang. Ini domain Bulog untuk memperhatikan stok beras yang ada,” jelas Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Kementerian Sosial memang menyalurkan beras sebesar 5 kg untuk masyarakat pekerja sektor informal di kawasan Jawa-Bali yang terdampak PPKM.

Penerima bansos paket 5 kg itu adalah masyarakat yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos yang selama ini sudah berjalan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).(*)

Baca Juga : Antrean Vaksinasi di UNEJ Tembus 10.000 Orang, Gubernur Khofifah Turut Meninjau Langsung

Headline